Anak Jalanan Gapai Cita Melalui Pendidikan Inklusif

oleh -9 views
kemdiknas.go.id
Arrief Ramdhani
kemdiknas.go.id
kemdiknas.go.id

ANGGRIN Ferdiana dan Indra Lestari Putri adalah dua remaja putri di Surakarta yang tumbuh menjadi anak jalanan, tetapi terus memiliki semangat untuk belajar. Bakat bermain musik dan bernyanyi yang dimiliki, mengantarkan mereka menjadi juara II dalam Festival Anak Jalanan yang diselenggarakan di Surakarta pada Maret 2013.

“Saya sungguh bersyukur meskipun saya anak jalanan yang tidak punya ayah lagi dan banyak menghabiskan waktu di jalanan untuk sekedar mendapatkan sebungkus nasi tetapi mendapatkan kesempatan untuk tampil di pameran pendidikan di Kemdikbud ini,” ujar Anggrin usai tampil di pameran pendidikan Kemdikbud pada Jumat lalu (28/6), di halaman kantor Kemdikbud, Jakarta.

banner 728x90

Sementara Putri yang ayahnya penjual koran dan saat ini sedang duduk di kelas II SMP terus berjuang keras untuk tidak drop out dari bangku sekolah. Uang recehan yang terkumpul dari mengamen di jalanan dia gunakan untuk membantu orang tuanya membeli makanan dan membiayai sekolahnya.

Sejalan dengan semangat education for all, atau pendidikan untuk semua, maka hambatan khusus pada anak tidak bisa menjadi sebab untuk tercabutnya hak pendidikan mereka. Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Ditjen Pendidikan Dasar Kemdikbud, Mudjito, mengatakan pendidikan layanan khusus merupakan bentuk layanan pendidikan alternatif yang tepat bagi anak jalanan yang membutuhkan fleksibilitas dalam kurikulum dan pembelajarannya. “Sudah seharusnya dunia pendidikan kita dapat menemukan, mengembangkan dan mengaktualkan potensi dan bakat setiap anak untuk menggapai masa depan yang lebih baik,” katanya.

Selain membangun unit sekolah baru dan meningkatkan daya tampung sekolah luar biasa, saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus memperluas jangkauan layanan pendidikan dengan penerapan program pendidikan inklusif. Untuk lebih mengakselerasi pertumbuhannya, upaya yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan PKLK sejak tahun 2012 adalah dengan menggandeng pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi pelopor penyelenggara pendidikan inklusif.

Beberapa kriteria yang harus dipenuhi pemerintah daerah untuk menjadi mitra dalam program ini antara lain: memiliki regulasi daerah yang menjadi turunan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, memiliki kelompok kerja, sudah melakukan uji coba/model pada setiap kecamatan, dan adanya dukungan pembiayaan dari APBD untuk membiayai program pendidikan inklusif tahun berjalan atau tahun sebelumnya. Saat ini sebanyak enam gubernur dan 34 bupari/walikota telah menjadi pelopor pendidikan inklusif.

Mudjito menjelaskan, perubahan pendekatan dari semula berbasis sekolah menjadi provinsi dan kabupaten/kota telah berdampak pada tingginya tingkat penerimaan masyarakat untuk menerima program pendidikan inklusif. Data terakhir di Direktorat Pembinaan PKLK, jumlah sekolah inklusif dan siswa yang mengikuti program bertambah dua kali lipat dalam satu tahun terakhir menjadi 2603 sekolah dengan jumlah siswa anak berkebutuhan khusus (ABK) sebanyak 46.783 anak.(kemdiknas.go.id)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.