Ampel, Menolak Keras Beroprasinya Tambang Emas Ilegal di Karangjaya

oleh -76 views

KABUPATEN TASIKMALAYA – Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan  (AMPEL) Tasikmalaya melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk menyuarakan aspirasi  atas penolakan beroprasinya tambang emas ilegal di Karangjaya yang berpotensi merusak lingkungan. Jum’at Sore, (23/4/2021).

Korlap Ampel, Deden Faiz Taptajani dalam orasinya mengatakan, sengaja datang ke DPRD karena sebelumnya protes mereka tidak direspon baik oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

PERKEMBANGAN VIRUS CORONA

Berita Selengkapnya

“Kami di sini mengecam kepada Pemkab Tasikmalaya yang lalai dalam tindakannya, terutama masalah pertambangan emas ilegal yang terjadi di Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya” ucapnya.

“Potensi pertambangan ilegal juga berdampak kehilangan sumber air bersih karena limbah-limbah tambang emas dibuang dengan sembarangan” sambung Deden

Menurut Deden, pihaknya akan kembali bergerak dengan jumlah massa yang lebih banyak bila audiensi pada hari itu ditolak

Sementara, Fahmi Sidik selaku Ketua Ampel mengatakan, ia bersama yang lainnya datang ke DPRD untuk menolak pertambangan emas di Karangjaya.

“Kami datang ke sini untuk mempertanyakan, dan beraduensi dengan DPRD Kabupaten Tasikmalaya.  Ada hal yang harus diperhatikan mengenai lingkungan, perizinan pertambangan yang dapat membahayakan lingkungan. Namun, kami telah mengundang sebetulnya Dinas Lingkungan Hidup (LH), Dinas PUPR untuk membahas pertambangan emas ilegal yang terjadi di Karangjaya. Akan tetapi pihak dinas terkait tidak ada satupun yang datang” kata Fahmi.

Izin Pertambangan Bukan Lagi Kewenangan Daerah

Aang Budiana, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang langsung menemui masa aksi mahasiswa. Mengatakan, proses perizinan pertambangan sudah bukan lagi kewenangan Pemkab Tasikmalaya, sesuai peraturan yang terbaru Tahun 2019, kebijakan itu ada di provinsi dan khususnya di era Tahun 2020 sudah ditarik ke Pusat

Lanjut Aang, persoalan menyangkut proses pertambangan apalagi yang merusak lingkungan di manapun berada apabila ada respon dari masyarakat sesuai kajian di masing-masing wilayah. Tentunya, masyarakat tersebut bisa menyatakan keberatan.

“Jujur saya pernah ninjau kesana, bahkan saya pernah menanyakan apakah dari sekian banyak penambang sudah berizin. Dalam hal ini Ampel seharusnya bukan datang ke DPRD akan tetapi seharusnya melapor kepada dinas yang berwenang dan kami sebagai wakil rakyat akan mendorong apabila ada penambang yang tidak berizin sama sekali” ungkap Aang

Kendati demikian, Aang mempersilahkan kepada para pelaku pertambangan untuk berinvestasi di Kabupaten Tasikmalaya asalkan sesuai prosedur yang benar. Ia juga  meminta kepada pihak terkait untuk menertibkan para pengusaha yang tidak mempunyai izin apa lagi aktivitas itu berpotensi merusak lingkungan. (Rizky)