Alih Kelola SMA dari Kabupaten ke Provinsi Perlu Dimatangkan

oleh -2 views
Ilustrasi
Arrief Ramdhani
Ilustrasi
Ilustrasi

KETUA Komisi I DPRD Jawa Barat Syahrir mengatakan, DPRD Jawa Barat mendorong persiapan alih kelola SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar lebih dimatangkan lagi. Berbagai keperluan terkait perpindahan pengelolaan tersebut harus dipenuhi mengingat pelaksanaannya akan dimulai tahun depan.

Syahrir mencontohkan, pihaknya menyetujui penganggaran dari APBD Jabar tahun ini sebesar Rp 200 miliar untuk alih kelola tersebut. Nantinya, uang tersebut akan digunakan untuk membangun 30 bangunan SMA/SMK di seluruh Jabar. “Sudah dianggarkan itu untuk pembiayaan di 30 lokasi,” kata Syahrir.

banner 728x90

Syahrir mengakui, jumlah itu masih terlampau sedikit dibanding kebutuhan di lapangan. Namun, mengingat adanya keterbatasan anggaran, pembangunan sekolah pun dilakukan secara bertahap. “Bertahap karena keterbatasan anggaran. Yang penting pemprov siap,” katanya.

Disinggung lokasi mana saja yang akan dibangun SMA/SMK, Syahrir mengakui, dia belum mengetahui secara pasti. Namun, lokasi pembangunan tersebut berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Jabar.

“Nanti dari Disdik yang menentukan di kecamatan mana, yang belum ada sekolah SMA/SMK. Biro aset hanya membayarkan titik-titik yang sudah ditentukan,” katanya.

Asisten Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jabar Ahmad Hadadi mengatakan, pihaknya terus melakukan persiapan terkait alih kelola SMA/SMK tersebut. “Alih kelola SMA/SMK amanat undang-undang tidak bisa mengelak lagi,” katanya.

Hadadi mencontohkan, pihaknya kini memproses peralihan tenaga pengajar SMA/SMK negeri se-Jabar. Ada 28 ribu guru negeri harus migrasi ke provinsi.

Terkait hal ini, Hadadi menjamin, gaji para guru PNS tersebut tidak akan berkurang dari sebelumnya. Bahkan, lanjutnya, tambahan penghasilan pegawai (TPP) pun tidak akan berbeda. “TPP minimal sama dengan yang ada. Tidak akan mengurangi,” katanya.

Selain itu, Hadadi menyebut, pemprov pun akan menyeleksi guru honorer untuk diangkat dengan syarat sesuai kemampuan keuangan. Pihaknya akan mengangkat guru-guru dengan perjanjian kontrak. “Ada amanat UU-nya P3K. Dia bukan PNS, tapi dari sisi fasilitasi dan lainnya sama kayak PNS,” katanya seraya menyebut seleksi tersebut akan dilakukan tahun ini sehingga pada 2017 semua proses sudah tuntas. (republika.co.id)