Aher: Pergub PPDB Dibuat Demi Kebaikan

oleh -5 views
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (busertransonline.wordpress.com)
Arrief Ramdhani
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (busertransonline.wordpress.com)
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (busertransonline.wordpress.com)

PERATURAN Gubernur Nomor 50 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mendapat banyak tentangan.


Peraturan baru tersebut dinilai tidak sejalan dengan kebijakan di daerah, salah satunya Kota Bandung yang menerapkan sistem rayon.

banner 728x90

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, pertentangan ini tidak perlu dipersoalkan mengingat Pergub dibuat untuk kepentingan bersama.

“Mana ada Pergub untuk keburukan,” ujar Heryawan kepada wartawan di Gedung Sate, Senin (18/5/2015).

Dia menjelaskan, wewenang pengelolaan SMA/SMK baru akan berlaku pada 2016 mendatang. Pada tahun ini, wewenang PPDB masih berada di tangan kabupaten/kota.

Meski berlaku pada 1 Januari tahun depan, pengalihan wewenang pengelolaan tersebut juga masih harus menunggu izin dari pemerintah pusat.

“DAU dan DAK nggak berubah, pembahasan di pusat kita nggak tau apa perubahannya,” katanya.

Dia menyerahkan persoalan ini pada Dinas Pendidikan Jabar yang mengetahui lebih detail tentang sistem penerimaan siswa baru.

“Secara teori memindahkan kewenangan bisa, tapi secara praktek nggak bisa, bagaimana cut off anggarannya?” bebernya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Jabar Asep Hilman mengatakan, PPDB dilakukan bersama-sama. Pemprov meluncurkan Pergub sebagai acian dan memberi ruang bagi kabupaten/kota. Persoalan teknis di lapangan masih berada di tangan kabupaten/kota.

“Pergub ini menjadi acuan kabupaten/kota untuk melaksanakan proses PPDB,” jelasnya.

Soal keberatan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, pihaknya mempersilakan kepada mereka untuk tetap melaksanakan sistem rayonisasi sepanjang tidak berbenturan dengan Pergub. Namun, dia menegaskan, provinsi tidak mungkin menggunakan sistem rayonisasi.

Seusai dibuat Pergub, pihaknya akan membuat produk turunan dari peraturan baru ini terkait petunjuk teknis yang akan diselaraskan dengan kepentingan daerah.

“Jangan khawatir, ini kan amanat UU No 23 bahwa kita harus memulai regulasi di tingkat provinsi. Kalau enggak dibuat, kan jadi salah. Kalau dijalankan dan masih banyak kekurangan ya kita perbaiki bersama-sama,” pungkasnya.(inilahkoran.com)