Ada Titipan Anak Pejabat, Laporkan Saja!

oleh -4 views
Ilustrasi PPDB
Arrief Ramdhani
Ilustrasi
Ilustrasi

KOALISI Pendidikan Jawa Barat bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Ombudsman Jawa Barat, dan Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Barat sepakat mendirikan komite bersama untuk mengawal proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SD sampai SMA di Jabar 2013.
“Kalau ada temuan pelanggaran, silakan melapor ke kami,” ujar Koordinator Koalisi Pendidikan Jawa Barat Iwan Hermawan, di Bandung, Senin (17/6/2013).

Posko untuk pengaduan itu bisa dilakukan di Kantor Ombusdman Perwakilan Jawa Barat di Jalan Kebon Waru Utara Nomor 1, Kota Bandung. Posko kedua adalah di Sekretariat Koalisi Pendidikan Jawa Barat di Jalan Kliningan III Nomor 9. Laporan juga bisa dilakukan di sekretariat koalisi pendidilkan kabupaten kota se-Jabar.

Ada tujuh poin yang dikategorikan sebagai pelanggaran. Pertama adanya penolakan siswa miskin, kedua penggelembungan jumlah siswa pada setiap rombongan belajar, ketiga adanya siswa ‘titipan’ pejabat.

Keempat jual-beli bangku kosong, kelima pungutan saat daftar ulang, keenam komersialisasi siswa mutasi, dan terakhir pembiaran perpeloncoan saat pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah.

“Pelanggaran-pelanggaran seperti itu terus terjadi,” ucapnya.

Jika ternyata ada pelanggaran dalam proses PPDB, maka akan ditindaklanjuti melalui proses hukum. “Kita akan memperdatakan atau mempidanakan mereka yang melakukan pelanggaran,” tegas Iwan.

Selain menerima pengaduan, kata Iwan, tim di lapangan juga akan melakukan pemantauan secara langsung. Dengan cara seperti itu, pelanggaran dalam proses PPDB diharapkan tidak terjadi.(kampus.okezone.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.