Ada Potensi Pasar Rp 400 Triliun untuk UMKM

oleh -77 views
Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki di Kota Bandung, Jumat (2/4/2021) malam. (Foto: Pipin/Biro Adpim Jabar)

BANDUNG, Siapbelajar.com — Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki, menuturkan, ketika daya beli masyarakat turun, maka penyerap produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) haruslah pemerintah. Saat ini terdapat belanja kementerian dan lembaga senilai Rp 400 triliun yang merupakan hikmah dari adanya pandemi COVID-19.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan potensi pasar sebesar Rp 400 triliun itu. Nilai yang sangat besar tersebut berasal dari belanja kementerian dan lembaga pemerintah pusat sepanjang 2021 yang difokuskan pada produk UMKM.

PERKEMBANGAN VIRUS CORONA

Berita Selengkapnya

“Ada Rp 400 triliun per tahun belanja kementerian dan lembaga. Silakan UMKM untuk merespon peluang yang luar biasa ini,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– usai bertemu Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki di Kota Bandung, Jumat (2/4/2021) malam.

Ridwan Kamil menuturkan, belanja pemerintah sebesar Rp 400 triliun tersebut bertujuan untuk menggairahkan pelaku UMKM yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19, dan mendorong pemulihan ekonomi.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jabar, sekitar 37.119 UMKM terdampak pandemi, 14.991 di antaranya merupakan pelaku ekonomi kreatif. Ada UMKM yang berhenti produksi maupun gulung tikar.

Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar intens melahirkan inovasi-inovasi untuk menggairahkan kembali roda produksi UMKM. Salah satunya dengan menggagas program ICALAN (Inovasi Cara Penjualan). “Kadang-kadang UMKM bingung harus jualan ke mana karena ketidaktahuan, maka market Rp 400 triliun silakan dimanfaatkan oleh UMKM Jabar,” ujarnya.

Pemda Provinsi Jabar juga telah berkomitmen menyelesaikan permasalahan yang dialami pelaku UMKM saat ini. Mulai dari pemasaran atau promosi, bantuan kredit, hingga mewajibkan ASN untuk membeli produk UMKM. “Intinya kami berkomitmen menyelesaikan permasalahan UMKM karena sangat multidimensi mulai pemasaran dan lain-lain,” tutur Ridwan Kamil.

Salah satu kendala yang dialami UMKM saat pandemi adalah sulit mencari bahan baku impor. Ada UMKM yang produknya diekspor, tetapi bahan baku harus impor lebih dulu. “Jadi impor itu terbagi dua, impor yang dijual di pasar kita, dan ada yang impor untuk diekspor lagi,” ucapnya.

Pelaku UMKM mengeluh kesulitan mendapatkan bahan baku impor tersebut karena tidak bisa digantikan dengan produk lain. Oleh karena itu, Pemda Provinsi Jabar bersama Kementerian Koperasi dan UKM tengah mencari solusi bersama menyelesaikan kendala tersebut. “Mencari penggantinya itu susah, tetap mereka harus impor bahkan yang bertahan kini tersisa 30 persen, karena itu sedang kami cari solusinya bersama Kemenkop UKM,” ujar Kang Emil.

Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki, menuturkan, belanja kementerian dan lembaga senilai Rp400 triliun merupakan hikmah dari adanya pandemi COVID-19. Menurutnya, ketika daya beli masyarakat turun, maka penyerap produk UMKM haruslah pemerintah.

“Sekarang ini yang harus menyerap produk UMKM adalah pemerintah karena daya beli masyarakat sedang turun, jadi market Rp 400 triliun ini agar bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM,” kata Teten. Supaya nilai tersebut bisa cepat terserap oleh UMKM, kata Teten, pihaknya menggandeng pemerintah daerah untuk mendampingi UMKM yang bisa menjadi vendor pengadaan barang dan jasa. “Kami ingin kerja sama dengan daerah,” ucap Teten.

Teten menuturkan, dirinya mendapatkan informasi dari Gubernur Jabar terkait hal-hal yang dibutuhkan UMKM untuk memanfaatkan belanja kementerian dan lembaga, yakni data mengenai produk yang dibutuhkan oleh pemerintah.

“Kang Emil tadi sudah sampaikan mereka butuh data apa saja yang dibutuhkan pemerintah, saya kira kita bisa siapkan karena ini marketnya sudah jelas, seperti seragam, furniture, peralatan pertanian dan kesehatan,” ucap Teten.***