Promosi-Degradasi Kepala Sekolah, Begini Syarat dan Aturan Mainnya

Thursday 26 April 2018 , 7:29 AM

kemdikbud.go.id

KEMENTERIAN  Pendidikan dan Kebudayaan tengah menyusun peraturan menteri untuk mengukur kinerja seorang kepala sekolah. Regulasi yang diproyeksikan selesai tahun ini tersebut di antaranya akan mengatur masa kerja dan penerapan sistem promosi-degradasi jabatan. Berdasarkan sistem penilaian tersebut, seorang pegawai negeri sipil yang menjabat kepala sekolah bisa hanya bertahan setahun atau bahkan hingga pensiun.

Mendikbud Muhadjir Effendy menuturkan, seorang kepala sekolah sudah tidak dibenarkan untuk mengajar. Menurut dia, jabatan tersebut harus diisi oleh orang yang memiliki kemampuan manajerial. Sistem promosi-degradasi jabatan diterapkan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi individu guru.

“Jadi nanti seorang kepala sekolah jika kinerjanya buruk, akan turun lagi menjadi guru. Kalau kinerjanya berprestasi, promosi jadi pengawas. Begitu juga guru, bisa promosi jadi kepala sekolah dengan catatan memiliki prestasi yang konsisten. Jadi untuk jabatan kepala sekolah ini, seperti kompetisi, dikompetisikan,” kata Muhadjir di Kantor Kemendikbud Senayan, Jakarta, Rabu 25 April 2018.

Muhadjir menjelaskan, peraturan menteri yang akan segera terbit tersebut sedang dikonsultasikan dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Perekrutan kepala sekolah akan digelar terbuka setelah para kandidat mampu memenuhi beragam persyaratan.

“Karena fungsinya sebagai manajer, kepala sekolah itu jika memang bagus tidak seharusnya cepat diganti. Begitu juga jika kinerjanya buruk, akan diturunkan lagi jadi guru. Nanti ada pemeringkatan, diranking. Sebanyak 20 persen dari total kepala sekolah yang berada di ranking terbawah, akan turun jadi guru. Sebaliknya, 20 persen dari total guru yang berprestasi akan naik jadi kepala sekolah,” kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Muhadjir mengatakan, seorang kepala sekolah yang menempati ranking teratas tiga kali berturut-turut akan langsung diangkat menjadi pengawas. Untuk merealisasikan wacana tersebut, Kemendikbud juga akan meminta kepada semua daerah agar jabatan kepala sekolah ditetapkan oleh pemerintah pusat. “Sekarang kan pengangkatan kepala sekolah (SD/SMP/SMA) oleh dinas masing-masing di daerah. Kalau sudah berada di bawah kewenangan kami, tidak akan ada lagi tarik menarik keputusan,” katanya.

Minimal 8 tahun

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad menuturkan, salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah antara lain harus sudah menjadi guru minimal 8 tahun. Syarat minimal tersebut berkaitan dengan tingkat golongan seorang PNS. Menurut dia, setelah memenuhi masa kerja, akan ada tes, pelatihan dan uji kompetensi.

“Mereka yang lolos persyaratan inilah nanti yang akan menjadi kandidat sebagai kepala sekolah. Selain itu, kami juga menelusuri minat dan bakat guru. Aturan yang akan dibuat ini akan segera diterapkan dalam waktu dekat,” kata Hamid.

Ia menuturkan, dalam regulasi terbaru nanti, jabatan kepala sekolah bisa diemban maksimal selama 3 periode atau sekitar 12 tahun. “Kami masih menghitung dan menyusun komponen penilaian kinerjanya. Yang jelas tugas kepala sekolah adalah sebagai manajer, mengurus bagaimana meningkatkan kualitas sekolahnya masing-masing,” ujarnya.(pikiran-rakyat.com)

Comments are closed.