Mendikbud Minta Pemimpin Terpilih Prioritaskan Pembangunan SDM

Thursday 28 June 2018 , 8:23 AM

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy(www.pilahberita.com)

MENTERI  Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy telah menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 hari ini di Kota Malang, Jawa Timur.

Muhadjir ditemani istri, Suryan Widati, mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) XI Jatimulyo, Lowokwaru, untuk memilih pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, serta paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

“Saya masih warga Malang. Makanya saya nyoblos di sini,” kata Muhadjir seperti dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (27/6/2018).

Dia pun mengaku sempat kesulitan dalam menentukan pilihan, baik untuk wali kota maupun gubernur.

“Saya kenal dengan semua paslon, baik yang kota ataupun provinsi. Harus ada pertimbangan-pertimbangan yang cermat. Sudah saya renungkan. Mudah-mudahan itu adalah pilihan yang tepat,” ungkapnya.

Dia menyatakan, gelaran pilkada serentak diharapkan dapat berjalan lancar, aman, tertib, dan hasilnya dapat diterima dengan bijak oleh masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Muhadjir juga berharap para kepala daerah yang terpilih memberikan perhatian pada pembangunan sumber daya manusia, khususnya sektor pendidikan dan kebudayaan.

Menurutnya, pendidikan merupakan investasi strategis untuk jangka panjang. Saat ini pemerintah tengah gencar membangun infrastruktur fisik sebagai salah satu prasayarat menjadikan Indonesia negara maju. Namun, hal tersebut perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur lunak, yakni pendidikan.

“Kendala di daerah itu adalah belum adanya kesediaan daerah untuk mengalokasikan dana pendidikan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar, yang minimum 20%,” katanya.

Menurutnya, memang saat ini sudah semakin banyak pemerintah daerah, baik kabupaten, kota, maupun provinsi yang meningkatkan porsi anggaran fungsi pendidikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, masih banyak daerah yang hanya menggantungkan pembiayaan pendidikan dari transfer pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). “Sekarang sudah semakin banyak yang mengalokasikan sekitar 10% APBD murninya (di luar transfer pusat ke daerah) untuk pendidikan,” jelasnya.

Mengacu pada Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang bertanggung jawab dalam dunia pendidikan, tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah dan masyarakat. Dia mencontohkan pentingnya komitmen anggaran fungsi pendidikan yang dapat digunakan untuk pemenuhan infrastruktur pendidikan yang berkualitas, serta peningkatan dan kualitas guru.

“Para guru honorer daerah yang pembayaran honornya diambil dari Bantuan Operasional Sekolah, mestinya juga diberikan penghasilan dari APBD. Minimal penghasilannya harus sesuai dengan upah minimum di daerah tersebut,” pungkas dia.(news.okezone.com)

Comments are closed.