Ridwan Kamil Tawarkan Beberapa Opsi untuk Guru Honorer Jabar

Wednesday 03 October 2018 , 7:26 AM

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (ANTARA News)

PERWAKILAN Ridwan Kamil. Mereka meminta peningkatan kesejahteraan melalui kesempatan mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Guru honorer juga meminta peningkatan kesejahteraan karena telah belasan tahun bekerja. Namun kesempatan untuk menjadi PNS justru hilang karena terkendala usia.

“Kami ingin mendapatkan pengakuan berupa SK Gubernur sebagai tenaga honorer,” ujar Dede Ismail, guru agama SMAN 6 Tambun Selatan, Kota Bekasi di Ruang Rapat Manglayang, Gedung Sate Jalan Diponegoro, Selasa, 2 Oktober 2018.

Perwakilan guru honorer yang hadir antara lain berasal dari Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Cianjur. dan Kota Cimahi.

Sedangkan dari Dinas Pendidikan Jabar, hadir Kepala Disdik Jabar Ahmad Hadadi, Sekretaris Disdik Jabar Firman Adam, dan Kepala-kepala Kantor Cabang Dinas (KCD).

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyebutkan tidak setuju dengan teori pukul rata yang diterapkan di dunia pendidikan. Pukul rata artinya kebijakan yang menyamaratakan bahwa semua daerah memiliki kemampuan keuangan yang sama.

Ketersediaan guru di Jabar tidak sebanding dengan jumlah anak didiknya, sehingga daerah merekrut guru honorer. Kondisi saat ini guru honorer menuntut diangkat sebagai PNS atau dinaikkan tunjangannya, menurut Ridwan, perlu dikaji dulu.

Ridwan menawarkan beberapa opsi yang bisa dilakukan. “Jika keinginan menjadi PNS sebagai status, saya akan membicarakannya dengan Menpan dan Mendikbud,” ujarnya.

Sedangkan berkaitan dengan kenaikan tunjangan, Ridwan menyebutkan harus menghitung dulu kemampuan keuangannya. “Saya tidak mau karena demi menaikkan tunjangan, hal esensial yang juga menyangkut kepentingan orang banyak diabaikan. Seperti mengambil dana untuk aspal jalan,” ucapnya.

Ridwan juga menyebutkan persoalan kesejahteraan dapat menggunakan sejumlah terobosan dan melibatkan banyak pihak. Ia mencontohkan, untuk meringankan beban guru honorer, dapat diterapkan angkutan gratis untuk guru, atau kemudahan pendidikan dan kesehatan untuk anak-anaknya.

“Kami dapat membuat diskresi untuk itu, karena bentuk mensejahterakan itu tidak hanya dalam satu bundel,” ucapnya.

Ridwan juga mengatakan akan mengecek ke kota dan kabupaten untuk melihat kemungkinan kontribusi untuk guru honorer karena mereka juga masih warganya. Saat ini yang masih memberikan hibah meskipun SMA dan SMK telah alih kelola oleh Provinsi adalah Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran.

“Nanti kita akan lihat fasilitas apa yang hilang saat alih kelola. Apakah bisa sepenuhnya ditangani oleh provinsi. Kalau tidak bisa, hayu udunan bersama kota/kabupaten,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Ahmad Hadadi mengatakan saat ini ada 23.267 guru honorer yang di bawah pengelolaan Jabar. Jumlah itu terdiri dari 6.761 guru mengajar di SMA, 7.250 guru di SMK, 395 guru di SLB, dan 8.861 orang tenaga kependidikan.

Hadadi mengatakan sejak 2017, guru honorer diberikan honor Rp 85.000 saban jam mengajar. Dengan mengajar minimal 24 jam, maka pendapatannya di atas R p1 juta. Tenaga kependidikan juga mendapatkan honor yang disesuaikan dengan pendidikan terakhir mereka.

Hadadi mengatakan para guru honorer menginginkan adanya surat keputusan dari Gubernur yang menerangkan bahwa mereka mengajar sehingga bisa mendapatkan tunjangan dan NUPTK. “Selain itu, mereka juga meminta kenaikan honor mengajar tiap jam terutama untuk beberapa daerah yang UMR-nya di atas Rp2 juta,” ujar Hadadi.(pikiran-rakyat.com)

Comments are closed.